• -

Pengamat Sarankan Menkarekraf Wishnutama Rombak Posisi MICE

TEMPO.CO, Jakarta – Industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) pada era Menteri Pariwisata Arief Yahya tak masuk skala prioritas. MICE bahkan ditangani pejabat eselon IV. Kini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bahwah nakhoda Wishnutama Kusubandio, diharapkan membawa angin segar dalam industri tersebut.

Menparekraf Wishnutama Kusubandio, mengaku jika industri Meeting Incentive Convention Exhibition (MICE) potensinya sangat besar. Ia bahkan menyebut dalam sebuah perhelatan MICE, wisatawan tah hanya datang berdua bahkan ribuan. “Kami sedang konsultasi dengan penyelenggara sejauh mana dan seberapa besar potensinya bagi Indonesia. Dan kami pun akan mengkaji apakah MICE ini perlu direktorat tersendiri,” papar Wishnutama.

Wishnutama bila berencana menjadikan MICE salah satu ujung tombak pariwisata, harus mengubah kebijakan Kementerian Pariwisata periode lalu. Saat itu, Menpar Arief Yahya menempatkan MICE di bawah pejabat eselon IV. Tentu hanya mengatur masalah teknis, tak mampu membuat inovasi untuk MICE.
Pandangan kebijakan terkait MICE disampaikan Christina L Rudatin, Kepala MICE Center Politeknik Negeri Jakarta. Ia menyarankan lebih baik jika MICE digarap secara khusus pada level yang setrategis dalam Kemenparekraf, “Pariwisata sudah saatnya lebih fokus, tidak hanya pada jumlah wisatawan, tetapi juga kualitas wisatawan. Untuk itu jangan sampai terjebak pada mindset bahwa orang berwisata hanya untuk motivasi leisure,” ujar Christina.

Ia memandang perlu perubahan besar dalam strategi yang didasarkan pada pemahaman bahwa, segmen pasar wisatawan tidak hanya untuk tujuan leisure (leisure traveler) tetapi juga untuk tujuan bisnis (business traveler). Meurut Christina antara turis leisure dan bisnis, keduanya penting, namun apabila menginginkan wisatawan berkualitas, maka segmen wisatawan bisnis atau lebih dikenal wisatawan dengan tujuan Meeting Incentive Convention & Exhibition (MICE) harus mendapat perhatian yang lebih baik.

“Kualitas wisatawan MICE lebih tinggi dibanding wisatawan leisure, terlihat dari lama tinggal, jumlah pengeluaran yang rata-rata 3-4 kali lipat wisatawan leisure, serta demografi wisatawan MICE yang umumnya adalah opinion leader, sehingga kekuatan Word of Mouth (WOM) mereka lebih kuat untuk mempengaruhi orang lain untuk berkunjung ke negara tuan rumah kegiatan MICE,” papar Christina.

Berbagai negara di dunia termasuk ASEAN — khususnya Thailand, Singapura dan Malaysia — telah menyadari potensi MICE, “paradigma dan arah strategi pariwisata mereka sudah tidak lagi hanya mengandalkan kedatangan wisatawan individu yang bertujuan rekreasi tapi lebih mengarahkan pada wisatawan yang membawa devisa lebih besar, yaitu wisatawan MICE,” imbuh Christina.

Christina menaruh harapan besar kepada Menparekraf Wishnutama yang memiliki latar belakang media dan indiustri event. Harapannya, Wishnutama bisa lebih memahami kebutuhan pengembangan MICE, sehingga dalam struktur organisasi Kemenparekraf, MICE dapat ditempatkan pada posisi yang lebih strategis, “Hal ini mengingat segmen pasar MICE berbeda dengan segmen pasar wisata leisure, maka diharapkan struktur organisasi dapat disusun berdasarkan segmen tersebut,” kata Christina.

Dengan demikian dapat dikembangkan strategi dan program yang berbeda dan lebih fokus, terlebih lagi MICE oleh Bappenas telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pariwisata nasional dalam RPJMN 2019-2024. Namun, Christina juga melihat tantangan ketika struktur MICE dalam Kemenparekraf diubah. Perubahan struktur tersebut membutuhkan SDM yang memahami betul karakteristik masing-masing segmen tersebut.

“Adanya Ekonomi Kreatif tergabung dengan Pariwisata bisa saling menguatkan, apalagi sebelumnya Kementerian Pariwisata memang pernah bernama Kemenparekraf sehingga bukan hal yang sulit untuk bisa bersinergi,” imbuh Christina.

Jadi secara keseluruhan Kemenparekraf bisa fokus pada tiga hal: pengembangan wisata Bisnis (MICE), wisata leisure dan ekonomi kreatif. Masing-masing memiliki tingkat kepentingan yang setara, yang perlu ditangani dalam unit organisasi setingkat Direktorat Jenderal. Begitu pemikiran Christina.

Sumber : https://travel.tempo.co/